Hati - Hati dan Waspada !

Dalam melamar pekerjaan harus diwaspadai terhadap oknum yang mengatasnamakan perusahaan besar dengan jabatan menarik yang meminta pengiriman uang ke rekening tertentu dengan alasan interview, pelatihan, penggantian uang tiket dan lain-lain karena bisa jadi itu adalah modus penipuan.
Berdasarkan konvensi ILO, Pencari kerja / pelamar kerja tidak boleh dipungut biaya dalam rangka penempatan.
Ikutilah info lowongan kerja yang disediakan oleh Pemerintah dan lembaga Penempatan Resmi melalui website maupun job fair yang tidak memungut biaya terhadap pencari kerja / pelamar kerja.

Jadilah pelamar kerja yang cerdas dan jangan sampai anda menjadi korban penipuan. Silakan beritahu kami apabila ada informasi yang merugikan.

Download Gratis APP SitusKerja.com

Penting!

Mau Berlangganan Lowongan Kerja Terbaru? Masukkan Email anda, Setelah itu Periksa Konfirmasi di Email anda



Loading...

Sulawesi Utara Berpeluang Rekrutmen CPNS


Sulawesi Utara Berpeluang Rekrutmen CPNS verifikasi guru 5 of 5
SitusKerja.com - Kabar baik datang dari KemenPAN-RB. kabarnya Sulut berpeluang membuka alokasi CPNS ...

Baca Juga



SitusKerja.com - Kabar baik datang dari KemenPAN-RB. kabarnya Sulut berpeluang membuka alokasi CPNS tahun 2016. tetapi ada syarat utamanya. Yakni, belanja pegawai tidak lebih dari 50 persen. Jika lebih, kemungkinan besar ditolak. “Untuk mendapatkan alokasi formasi, KemenPAN-RB harus melihat dulu koridor dan kriteria. Misalnya semua sudah usulkan. Selanjutnya, kita cek yang namanya belanja pegawai. Kalau sudah lewat 50 persen, kemungkinan besar tidak diberi alokasi,” kata Arizal, Asisten Deputi Bidang Kebijakan Pengadaan SDM, KemenPAN-RB pada Manado Post, di kantor KemenPAN-RB, kemarin.

CPNS Sulut 2016


Menurutnya, begitu tidak adil jika setengah dari APBD itu hanya dipakai guna belanja pegawai. Apakah adil jika satu kota berpenduduk 400 ribu orang dan 15 ribu adalah pegawai. Kemudian 15 ribu orang itu menyedot 50 persen APBD. Penduduk sisa 385 ribu juga kebagian 50 persen APBD.
“Karena jika demikian, tidak adil dengan masyarakat. Kapan perbaikan jalan dan belanja untuk infrakstruktur,” tegasnya. Arizal mencontohkan, jika APBD suatu kota 1.000, belanja pegawai 68 persen, dan 32 persen untuk belanja infrakstruktur. Itu artinya pembangunan di kota tersebut lambat. “Pak Jokowi inginkan infrastrukturnya, pembangunannya yang dipercepat. Karena, implikasi dari itu adalah kesejahteraan rakyat,” terangnya.


Dalam mekanisme usulan formasi dari daerah sudah memakai elektronik. Namanya E-formasi. Ketika daerah butuh sekian, sudah terekam. Sudah dikaitkan dengan kebutuhan SKPD. “Ketika usulan ini di mark up, dibesar-besarkan, pasti ketahuan. Misalnya, kebutuhan guru di satu daerah 5 orang. maka dari daerah itu dimunculkan 15 orang. Padahal di SKPD sudah ada rinciannya, jadi ketahuan,” jelas Arizal. Disinggung formasi dan jadwal, ia mengaku belum ada arahan pimpinan terkait formasi 2016 ini. Namun, lanjutnya, terinformasi untuk pelayanan dasar guru dan kesehatan masih banyak dibutuhkan. Juga program penanggulangan kemiskinan. “Kami pelaksana. Jadi tinggal menunggu. Ketika proses itu memang ada, nanti ada surat dari Menpan. Dan itu prioritas, pelayanan dasar. Nanti dari usulan itu, diterjemahkan, dirinci dalam jabatan. Misalnya guru. Dirinci guru Matematika atau lainnya,” tuturnya. Dikaitkan dengan moratorium, Arizal membenarkannya. Hanya saja, misalnya guru kurang otomatis proses belajar mengajar terganggu. Apalagi prioritas pelayanan dasar. Itu kan tidak nyambung. Untuk itu, langkah pertama yang harus dilakukan daerah penataan dulu. Lakukan redistribusi. Kalau ada unit yang lebih, pindahkan ke yang kurang. Kalau itu sudah dilakukan, petanya akan terlihat benar. Mana yang kurang. “Sekarang, butuh tidak butuh, semuanya usul. Tanpa disadari itu menggerogoti belanja APBD,” sebutnya

Sesuai dari data tahun 2015, Kabupaten Minahasa terbesar belanja APBDnya, yakni 68 persen. Manado 55,6 persen, Bolmong 56 persen, dan Minsel 57,2 persen. Tapia da juga daerah yang belanja pegawainya di bawah 50 persen. Diketahui, dari sekira 65 ribu PNS tercatat saat ini di pemprov Sulut dan 15 kabupaten/kota, masih dibutuhkan ribuan abdi negara baru. Khusus Pemprov Sulut saja, BKD mencatat sekira 279 PNS yang akan pensiun tahun ini.  “Secara resmi belum ada pemberitahuan dari pusat terkait penerimaan CPNS. Namun, kami telah mengirimkan usulan sekira 300-an. Dasarnya jumlah PNS yang akan pensiun,” kata Kepala BKD Sulut Dra Femmy Suluh MSi, beberapa waktu lalu. Selain Pemprov, 15 kabupaten/kota di Sulut turut melakukan kajian untuk penambahan CPNS. Ada sekira 8.000-an CPNS yang akan diterima berdasarkan data kebutuhan dari masing-masing BKD kabupaten/kota. Terpisah, Kepala Kantor Regional (Kakanreg) XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado English Nainggolan SH MH mengingatkan, momentum penerimaan CPNS sering dimanfaatkan orang-orang tidak bertanggung jawab. Karena itu ia mengimbau, sebaiknya menunggu informasi resmi dari KemenPAN-RB. “Peminat CPNS lebih berhati-hati. Jangan sampai tertipu dengan ulah calo. Intinya tunggu pengumuman resmi lewat situs pemerintah yang resmi,” tandasnya. (ctr/09/fir))
Sumber: http://manadopostonline.com/read/2016/03/04/Sulut-Berpeluang-Rekrutmen-CPNS/

Selagi menunggu pengumuman resmi cpns dari pemerintah, manfaatkan waktu anda untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian CPNS, dapatkan kisi-kisi Soal CPNS menggunakan sistem CAT, silakan klik disini : Prediksi Soal CPNS





Reaksi: 
CPNS 6319388495183910498
Beranda item